Seuntai kata

“Ilmu pengetahuan ibarat lautan yang luas, seberapa banyaknya kita ambil namun tidak akan pernah habis.”




























-Ketua LPM-

Tentang LPM

Lembaga Penjaminan Mutu adalah ......Otonomi Perguruan Tinggi mengamanatkan bahwa Perguruan Tinggi harus mengelola secara mandiri pengawasan atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Sedangkan Pemerintah tetap memiliki wewenang mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara transparan untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (akuntabilitas publik). Oleh karena itu struktur pengawasan harus berkarakter horizontal sesuai yang tercantum dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Fungsi sistem penjaminan mutu perguruan tinggi untuk menjamin eksistensi mutu perguruan tinggi tersebut sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 91 ayat (1) PP no. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Jaminan eksistensi mutu ini mutlak diperlukan karena LPM suatu perguruan tinggi merupakan kegiatan mandiri dari perguruan tinggi yang bersangkutan sehingga proses tersebut dirancang, dijalankan dan dikendalikan sendiri tanpa campur tangan Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional. Kebijakan ini diambil berdasarkan pertimbangan bahwa setiap perguruan tinggi memiliki spesifikasi yang berlainan dalam hal sejarah, visi, misi, budaya organisasi, ukuran organisasi (jumlah program studi, dosen, mahasiswa), struktur organisasi, sumber daya dan pola kepemimpinan. Berawal dari kondisi tersebut, dimasa yang akan datang, eksistensi perguruan tinggi akan tergantung pada stakeholders (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, dosen, tenaga penunjang serta pihak-pihak lain yang berkepentingan),

Standar Nasional Pendidikan Tinggi menetapkan struktur pengawasan horizontal menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan (pasal 91 ayat 1). Sedangkan penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (pasal 91 ayat 3). Struktur Pengawasan dilakukan oleh 3 unsur yaitu perguruan tinggi, masyarakat/ stakeholders dan Pemerintah. Di dalam Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi ketiga unsur tersebut telah diposisikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam menjalankan penjaminan mutu perguruan tinggi